- Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
Upah layak merupakan penghasilan
yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan keluarganya. Ini
berarti bahwa pekerja mendapat uang yang cukup untuk membayar makanan,
perumahan, pakaian dan layanan yang sangat diperlukan lainnya seperti
transportasi, kesehatan, dan pendidikan anak-anak. Bagian dari
pendapatan untuk membayar kebutuhan lain yang juga sangat dibutuhkan
dikenal sebagai pendapatan 'diskresi', karena pengeluaran untuk hidup
didasari atas kebijakannya sendiri bagaimana setiap orang menggunakan
upah yang telah diperoleh. Misalnya, untuk pekerja yang berkeluarga dan
memiliki anak, maka pendidikan anak merupakan suatu prioritas. Beda
halnya dengan pekerja yang masih berstatus single. Oleh karena itu,
setiap orang harus memiliki pilihan untuk menghabiskan bagian dari
pendapatan mereka dengan apa yang mereka suka atau butuhkan.
Upah Layak sebagai hak asasi manusia
Untuk memperoleh upah layak,
karyawan tidak harus diminta untuk bekerja dengan jam kerja yang terlalu
panjang. Upah layak harus diperoleh selama jam kerja normal. Apa yang
dianggap 'jam kerja normal' bervariasi di setiap Negara. Namun,
organisasi-organisasi internasional seperti ILO yang mendorong standar
kerja yang layak, menyarankan bahwa ' jam kerja normal' tidak boleh
melebihi 48 jam dalam seminggu. Tapi upah layak juga dapat bervariasi
dari waktu ke waktu. Hal ini dapat meningkat tidak hanya dengan inflasi
(kenaikan harga yang berkelanjutan dari waktu ke waktu), tetapi juga
dengan kemajuan ekonomi suatu negara.
Bank Dunia, OECD, ILO dan PBB
mengakui upah layak menjadi hak asasi manusia. Setiap individu yang
bekerja untuk hidup harus memiliki hak untuk penghasilan yang
mengamankan dia dan keluarganya dalam standar hidup yang layak, dalam
hal makanan, perumahan, sandang, pendidikan kesehatan, dan sarana
kebutuhan hidup lainnya.
Tanggung jawab akan upah layak
Masyarakat internasional sepakat
dan mendukung prinsip bahwa setiap orang yang bekerja harus mendapatkan
upah layak. Namun, upah layak sering kali tidak dimasukkan dalam hukum
nasional dan karena itu tidak memiliki kekuatan hukum.
Pengusaha/perusahaan harus memahami bahwa sudah menjadi kepentingan
pengusaha/perusahaan untuk membayar upah layak bagi para karyawannya.
Pekerja yang berpenghasilan cukup
untuk kehidupan yang layak akan lebih percaya diri sendiri. Mereka
bahagia menjalankan pekerjaan mereka, produktivitas mereka akan menjadi
lebih tinggi, dan mereka lebih berdedikasi untuk perusahaan mereka.
Pengusaha/perusahaan harus memahami keuntungan berkomitmen untuk
membayar upah layak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.
Upah layak dan upah minimum
Apa perbedaan antara upah layak dan
upah minimum? Upah layak biasanya akan lebih tinggi dari upah minimum.
Upah minimum secara hukum diatur dalam negara-negara yang memiliki
sebuah peraturan yang ditegakkan oleh hukum (ada beberapa negara tanpa
upah minimum). Di negara-negara dengan peraturan upah minimum, karyawan
harus dibayar setidaknya sebesar upa minimum yang ditetapkan. Sebaliknya
upah layak tidak diatur dalam hukum. Ini adalah rekomendasi untuk
mencapai standar hidup yang layak. Tapi apakah karyawan mendapatkan upah
yang cukup untuk hidup layak tergantung pada sejumlah faktor.
Faktor-faktor ini bervariasi di seluruh negara: misalnya biaya tenaga
kerja, tingkat pengangguran, budaya kewirausahaan, tanggung jawab
sosial, kemauan dan kemampuan untuk membayar upah yang adil untuk
pekerjaan yang jujur.
Upah layak dan garis kemiskinan
Bagaimana upah layak berhubungan
dengan kemiskinan di suatu negara? Upah layak dimaksudkan untuk
mengamankan pekerja keluarganya dengan standar hidup yang layak. Upa
layak setidaknya harus menjaga pekerja dan keluarganya keluar dari
kemiskinan. Standar ini tentu saja bervariasi di setiap negara.
Mengingat semua variasi ini, maka tidak mungkin dan tidak praktis untuk
mencoba dan menghitung margin yang tepat antara tingkat upah layak dan
garis kemiskinan. Upah layak adalah kewajiban moral dan pendapatan untuk
pekerjaan yang telah dilakukan. Garis kemiskinan hanya dimaksudkan
untuk mencegah orang kelaparan, bekerja atau tidak.
